Peluang Usaha Mandiri

Tampilkan postingan dengan label ekonomi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ekonomi. Tampilkan semua postingan

Iklim Berusaha dan Daya Saing Global Indonesia

Iklim berusaha dan daya saing suatu negara akan mempengaruhi daya tarik investasi negara tersebut. Berikut sekilas mengenai iklim berusaha dan daya saing Indonesia

Iklim Berusaha di Indonesia
Investasi atau penanaman modal membutuhkan iklim berusaha yang sehat. Oleh karenanya, keberhasilan negara untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari komitmen dan kemampuan negara dalam merumuskan dan mengimplementasikan secara konsisten kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha.
Dalam konteks iklim berusaha ini, berbagai tantangan dan hambatan dalam berinvestasi masih dirasakan dunia usaha di Indonesia. Berdasarkan laporan Doing Business 2009 (Bank Dunia) peringkat Indonesia untuk indikator “kemudahan berusaha” (ease of doing business) menurun dua posisi dari posisi 127 pada tahun 2008 menjadi posisi 129 pada tahun 2009. Pada tahun yang sama rangking rata-rata untuk negara-negara di kawasan Asia Timur (tidak termasuk Indonesia) adalah 79.
Baca Selanjutnya

Sekilas Daya Saing Global Indonesia
Daya saing suatu negara dapat diartikan sebagai kumpulan dari faktor-faktor kelembagaan, kebijakan dan faktor-faktor lainnya yang menentukan produktivitas negara. Tingkat produktivitas ini menentukan tingkat pengembalian hasil (rate of return) yang dapat diperoleh oleh suatu investasi dalam perekonomian.
Investasi yang diikuti dengan peningkatan daya saing, investasi akan meningkatkan penawaran melalui peningkatan stok kapital yang pada gilirannya akan meningkatkan pula kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output atau melakukan kegiatan-kegiatan produksi. Kegiatan produksi tersebut akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan proses tersebut pada akhirnya meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi karena diversifikasi kegiatannya.
Baca Selanjutnya

Tabungan dan Investasi di Indonesia

Tulisan-tulisan berikut membahas mengenai perkembangan tabungan, investasi dan celah tabungan-investasi di Indonesia.

Tabungan Domestik di Indonesia: Perkembangan dan Volatilitas
Pertumbuhan ekonomi membutuhkan peningkatan investasi. Peningkatan investasi pada gilirannya membutuhkan dana pembiayaan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dari kedua sumber pembiayaan ini, sumber dana dalam negeri seyogyanya merupakan sumber pokok pembiayaan. Terutama dilihat dari konteks pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dimana suatu negara haruslah mendasarkan pembiayaan investasi dari sumber dalam negeri. Dari berbagai sumber pembiayaan dalam negeri, tabungan domestik merupakan salah satu faktor penting bagi pembiayaan.
Tabungan dalam negeri dapat bersumber dari tabungan masyarakat/swasta, maupun tabungan pemerintah. Dalam konteks tabungan domestik, idealnya kedua komponen tersebut harus dapat ditingkatkan secara sinergis dan bersamaan.
Baca Selanjutnya

Investasi di Indonesia: Perkembangan dan Volatilitas
Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi tersebut, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi.
Sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi, perkembangan investasi di Indonesia menunjukkan keadaan yang menggembirakan. Pada tahun 2007, total investasi di Indonesia mencapai Rp 983,9 trilyun (atas dasar harga berlaku).
Baca Selanjutnya

Perkembangan Celah Tabungan-Investasi di Indonesia
Krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, selain menyebabkan terdepresiasinya nilai rupiah, juga telah menimbulkan kontraksi ekonomi yang sangat dalam. Penurunan nilai tukar rupiah yang tajam disertai dengan terputusnya akses ke sumber dana luar negeri menyebabkan turunnya kegiatan produksi secara drastis dan berkurangnya kesempatan kerja sebagai akibat tingginya ketergantungan produsen domestik pada barang dan jasa impor. Pada saat yang sama, kenaikan laju inflasi yang tinggi dan penurunan penghasilan masyarakat telah mengakibatkan merosotnya daya beli masyarakat menurun drastis dan kantong-kantong kemiskinan domestik semakin meluas.
Dampak negatif dari situasi krisis yang terjadi di Indonesia terhadap kegiatan konsumsi dan investasi, ternyata telah membalikkan posisi kesenjangan tabungan dan investasi (saving-investment gap) dari defisit selama periode sebelum krisis (1990 – 1997) menjadi surplus setelah periode krisis (1998 – 2007).
Baca Selanjutnya

Bag.4: Serba Serbi Penduduk

Berikut beberapa tulisan terkait dengan penduduk:

Kajian Teoritis Mengenai Ketimpangan Gender
Gender merupakan kajian tentang tingkah laku perempuan dan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Gender berbeda dari seks atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Ini disebabkan yang dianggap maskulin dalam satu kebudayaan bisa dianggap sebagai feminim dalam budaya lain. Dengan kata lain, ciri maskulin atau feminim itu tergantung dari konteks sosial-budaya bukan semata-mata pada perbedaan jenis kelamin. Ketidakseimbangan berdasarkan gender (gender inequality) mengacu pada ketidakseimbangan akses sumber-sumber yang langka dalam masyarakat. Sumber-sumber yang penting itu meliputi kekuasaan barang-barang material, jasa yang diberikan orang lain, prestise, perawatan medis, otonomi pribadi, kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan, serta kebebasan dari paksaan atau siksaan fisik.
Baca Selanjutnya

Migrasi Etnis Batak ke Jambi
Propinsi Jambi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sejak lama telah terkenal sebagai daerah tujuan utama migran dari daerah lain. Berdasarkan data tahun 2000, jumlah migran masuk ke Propinsi Jambi selama lima tahun terakhir adalah sebanyak 16.356 orang, dengan jumlah migran keluar sebanyak 7.697 orang, atau terdapat selisih (migrasi neto) 8.839 orang. Dibandingkan dengan jumlah penduduk Propinsi Jambi yang sebanyak 2.405.378 orang, didapatkan tingkat migrasi neto sebesar 3,6 perseribu penduduk. Tingkat migrasi neto ini berada pada urutan keempat tertinggi setelah Kalimantan Timur, Riau dan Bengkulu.
Baca Selanjutnya

Aplikasi Model REMI-EDFS dalam Analisis Keterkaitan Variabel Ekonomi dan Demografi serta Proyeksi Penduduk
Semakin lama disadari bahwa tinjauan terhadap masalah kependudukan tidak cukup hanya dengan memperhatikan jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya. Dikaitkan dengan penyediaan fasilitas/kebutuhan masyarakat serta perencanaan pembangunan pada umumnya, maka banyak aspek kependudukan dan non kependudukan yang harus diperhatikan.
Kurangnya perhatian terhadap aspek yang terkait dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk, menyebabkan kurang terarahnya kebijakan kependudukan. Sigit (1987) dalam Esmara (1987) mengemukakan cara terbaik menghadapi masalah kependudukan adalah melakukan penyesuaian-penyesuaian interaktif faktor non-demografi dan demografi. Diketahuinya hubungan timbal balik faktor demografi dan non-demografi memberikan dasar yang kuat untuk formulasi kebijakan kependudukan sekaligus kebijakan sosial-ekonomi.
Baca Selanjutnya

Analisis Transfer Pendapatan (Remitan)Migran dari Pulau Jawa di Propinsi Jambi
Dalam teori ekonomi neoklasik, mobilitas penduduk dipandang sebagai mobilitas geografis tenaga kerja, yang merupakan respon terhadap ketidakseimbangan distribusi keruangan lahan, tenaga kerja, kapital dan sumberdaya alam. Ketidakseimbangan lokasi geografis faktor produksi tersebut pada gilirannya mempengaruhi arah dan volume migrasi.
Baca Selanjutnya

Ketimpangan Gender dalam Pembangunan SDM di Propinsi Jambi
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kondisi dan karakteristik ketimpangan gender dalam pembangunan sumberdaya manusia di Propinsi Jambi (2) menganalisis faktor penyebab ketimpangan gender dalam pembangunan sumberdaya manusia di Propinsi Jambi
Baca Selanjutnya

Artikel Ketenagakerjaan

Beberapa artikel yang terkait dengan ketenagakerjaan dapat dilihat disini.

Pasar Kerja Fleksibel
Pasar kerja fleksibel, sebagai salah satu kebijakan publik di Indonesia pertama kali diperkenalkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Banyak yang menanggapi kebijakan tersebut, baik dalam nada tanggapan yang mendukung maupun yang menolak. Meskipun demikian, dari berbagai tanggapan, terlihat tidak adanya keseragaman pemahaman mengenai pasar kerja fleksibel tersebut.
Baca Selanjutnya

Kebijakan Pasar Kerja Fleksibel di Indonesia
Artikel ini merupakan lanjutan dari artikel sebelumnya yang saya tulis yaitu mengenai pasar kerja fleksibel. Dalam tulisan ini, lebih disoroti perjalanan arah kebijakan pasar kerja fleksibel di Indonesia, dimulai dari pembahasan mengenai UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dilanjutkan dengan RPJMN 2004-2009, serta beberapa turunan peraturan-peraturan lainnya.
Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat empat kebijakan pokok yang mempengaruhi fleksibilitas pasar kerja di Indonesia yaitu kebijakan upah minimum, ketentuan PHK dan pembayaran uang pesangon, ketentuan yang berkaitan hubungan kerja dan ketentuan yang berkaitan dengan jam kerja.
Baca Selanjutnya

Kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia dalam Rangka Perlindungan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 hingga 1998 diakui telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang cukup signifikan. Selama tahun 2000-2007, perekonomian Indonesia telah tumbuh dengan kisaran antara 4 – 5 persen pertahun, yang terutama disebabkan menguatnya peran investasi dan ekspor. Indikator-indikator ekonomi lainnya juga menunjukkan perbaikan yang signifikan. Inflasi rata-rata tahunan mengalami penurunan dari 9,35 persen pada tahun 2000 menjadi 6,59 persen pada tahun 2007. Suku bunga SBI (1 bulan) mengalami penurunan dari 14,5 persen pada tahun 2000 menjadi 8,00 persen pada tahun 2007. Demikian juga jika diamati dari nilai tukar rata-rata tahunan mata uang rupiah terhadap dollar, dimana pada periode krisis (1998) sebesar 10.210 telah menjadi 9.140 pada tahun 2007 (Laporan Tahunan Bank Indonesia, berbagai tahun)
Baca Selanjutnya

Bag.3: Serba Serbi Penduduk

Bagian 3 dari tulisan-tulisan terkait mengenai penduduk, khususnya dalam kaitan dengan pembangunan ekonomi dapat dilihat disini

Pembangunan Berwawasan Kependudukan
Dalam kurun waktu 1966 sampai dengan akhir tahun 1970-an, para ekonom di Indonesia telah berhasil mengembangkan sector industri dengan penuh kehati-hatian dan disesuaikan dengan kondisi makro ekonomi yang ada. Namun, sejak awal tahun 1990-an perkembangan industri tersebut berubah lebih menekankan pada industri berteknologi tinggi. Dampaknya adalah terjadi tekanan yang sangat berlebihan pada pembiayaan yang harus ditanggung oleh pemerintah.
Baca Selanjutnya

Penduduk Lanjut Usia dan Peranan Keluarga
Perhatian pemerintah di negara-negara sedang berkembang terhadap penduduk lanjut usia (lansia) belakangan ini terus meningkat. Hal ini karena pesatnya pertumbuhan penduduk lansia di negara-negara tersebut. Diperkirakan pada tahun 2000 jumlah penduduk lansia akan lebih separuh (50,9 persen) dari total penduduk dan bahkan pada tahun 2025 proporsi tersebut akan mencapai 56,9 persen. Pening¬katan yang pesat ini secara historis belum pernah terjadi di dunia.
Baca Selanjutnya

Model-Model Proyeksi Penduduk
Kebijakan pembangunan seharusnya tidak hanya diarahkan untuk mengatasi permasalahan kependudukan pada saat ini, tetapi juga dilakukan dalam rangka mengantisipasi keadaan dan permasalahan kependudukan pada masa yang akan datang. Oleh karenanya, dalam perumusan kebijakan diperlukan informasi keadaan penduduk pada masa yang akan datang, yang dapat diperoleh melalui proyeksi atau peramalan penduduk.
Proyeksi penduduk (population projections) dan peramalan penduduk (population forecast) sering dipergunakan sebagai dua istilah yang sering dipertukarkan.
Baca Selanjutnya

Penerapan Materi Wawasan Kependudukan Bagi Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah
Penduduk itu dinamis, oleh karenanya, masalah-masalah yang menyertai kependudukan juga bersifat dinamis. Pendidikan kependudukan dimaksudkan untuk memberikan wawasan kependudukan dan meningkatkan kesadaran akan masalah-masalah kependudukan. Dalam konteks ini, maka pembelajaran/ pendidikan kependudukan juga harus mampu mencakup aspek dinamis dari masalah-masalah kependudukan tersebut.
Baca Selanjutnya

Bag.2: Serba Serbi Penduduk

Bagian 2 dari tulisan-tulisan terkait mengenai penduduk, khususnya dalam kaitan dengan pembangunan ekonomi dapat dilihat disini

Prospek Mobilitas Penduduk di Era Otonomi Daerah
Di samping jumlah penduduknya yang besar, karakteristik penduduk Indonesia yang kurang menguntungkan adalah persebarannya yang tidak merata. Sekitar 60% penduduk Indonesia mengelompok di Pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya 6,9% dari luas seluruh daratan Indonesia.
Ketimpangan persebaran penduduk di Indonesia erat kaitannya dengan kebijaksanaan Pemerintah Belanda di Indonesia pada abad ke-l9. Mereka mempersiapkan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah untuk industri-industri yang berada di Eropa, terutama di negeri Belanda.
Baca Selanjutnya

Visi Indonesia 2030: Tinjauan Upaya Pencapaian dari Aspek Dinamika Kependudukan
Kerangka dasar “Visi Indonesia 2030” yang secara resmi disampaikan oleh Yayasan Indonesia Forum (YIF) di Istana Negara pada tanggal 22 Maret 2007, awalnya digagas dalam Kongres XVI Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (Manado, Juli 2006). Gagasan ini kemudian berkembang ketika United Bank of Switzerland (UBS), Januari 2007 menerbitkan laporannya dengan judul “Essential 2007″. Di dalam laporan tersebut dinyatakan pada tahun 2025, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor tujuh terbesar setelah Cina, Amerika Serikat, Uni Eropa, India, Jepang dan Brasilia. Selanjutnya, pada tahun 2050 (20 tahun kemudian) kekuatan ekonomi akan bergeser dan menempatkan Indonesia menjadi lima besar dunia, setelah China, India, Amerika Serikat, Uni Eropa. Pada urutan keenam dan ketujuh adalah Jepang dan Brazilia.
Baca Selanjutnya

Mobilitas Penduduk dan Remitan
Dalam teori ekonomi neoklasik, mobilitas penduduk di- pandang sebagai mobilitas geografis tenaga kerja, yang me- rupakan respon terhadap ketidakseimbangan distribusi ke- ruangan lahan, tenaga kerja, kapital dan sumberdaya alam. Ketidakseimbangan lokasi geografis faktor produksi tersebut pada gilirannya mempengaruhi arah dan volume migrasi.
Tenaga kerja akan pindah dari tempat dengan kapital langka dan tenaga kerja banyak (karenanya upah rendah) ke tempat dengan kapital banyak dan tenaga kerja langka (karena¬nya upah tinggi). Oleh karenanya migrasi dapat dipandang sebagai suatu proses yang membantu pemerataan pembangunan yang bekerja dengan cara memperbaiki ketidakseimbangan hasil faktor produksi antar daerah.
Baca Selanjutnya

Bag.1: Serba Serbi Penduduk

Beberapa tulisan terkait mengenai penduduk, khususnya dalam kaitan dengan pembangunan ekonomi dapat dilihat disini

Pertumbuhan Penduduk Dunia dan Indonesia
Manusia diperkirakan hidup di dunia sudah sekitar dua juta tahun yang lalu. Pada waktu itu jumlahnya masih sangat sedikit. Bahkan pada 10.000 tahun sebelum masehi, penduduk dunia diperkirakan baru sekitar 5 juta jiwa.
Namun demikian, pada tahun pertama setelah masehi, jumlah penduduk dunia telah berkembang hampir mencapai 250 juta jiwa. Dari tahun pertama setelah masehi, sampai kepada masa permulaan revolusi industri di sekitar tahun 1750, populasi dunia telah meningkat dua kali lipat menjadi 728 juta jiwa. Selama 200 tahun berikutnya (1750 – 1950) tambahan penduduk sebanyak 1,7 milyar jiwa. Tetapi dalam 25 tahun berikutnya (1950 – 1975), ditambah lagi dengan 1,5 milyar jiwa, yang jika dijumlahkan seluruhnya pada akhir tahun 1975 telah mencapai hampir 4 milyar jiwa.
Baca Selanjutnya

Penduduk dan Pembangunan Ekonomi (1)
Pemahaman yang berbeda terhadap perubahan penduduk serta faktor-faktor yang terkait dengannya memiliki pengaruh yang berbeda juga kepada kebijakan pemerintah yang berlaku. Berdasarkan sejarah kependudukan, terdapat dua pandangan terhadap perubahan penduduk ini. Pandangan pertama menyatakan pembangunan mempunyai pengaruh terhadap perubahan penduduk, artinya penduduk berfungsi sebagai dependent variabel. Pandangan kedua menyatakan kondisi kependudukan akan mempengaruhi pembangunan yang dilaksanakan. Dalam hal ini penduduk menjadi independent variabel.
Baca Selanjutnya

Penduduk dan Pembangunan Ekonomi (2)
Teori Malthus diturunkan dari tulisan-tulisan Thomas Robert Malthus. Bukunya yang pertama adalah “Essay on the Principle of Population as it affects the future improvement of society; With remarks on the speculations of Mr.Godwin, M.Condorcet, and other writer” yang dipublikasikan tahun 1798. Pada tahun 1803 buku tersebut direvisi dengan judul “An Essay on the Principle of Population; or a view of its past and present effects on human happiness; with an inquiry into our prospects respecting the future removal of mitigation of the evils which it occasions”.
Baca Selanjutnya

Penduduk dan Pembangunan Ekonomi (3)
Dua orang yang sangat terkenal dalam menentang teori Malthus adalah Karl Marx dan Friederich Engels. Prinsip dari pendapat mereka adalah bahwa tidak ada aturan yang bersifat umum untuk kependudukan (population laws). Kondisi penduduk, menurut mereka sangat tergantung kepada kondisi sosial ekonomi suatu daerah.Perbedaan fertilitas dan mortalitas ditentukan oleh variasi tingkat kehidupan. Perbedaan ini akan hilang apabila kekayaan didistribusikan secara merata kepada masyarakat. Ketidaksetujuan mereka terhadap ide Malthus adalah tentang pertumbuhan bahan makanan. Marx dan Engels mengatakan bahwa ide tersebut tidak benar selama tidak ada alasan untuk curiga bahwa sains dan teknologi mampu meningkatkan produksi bahan makanan atau barang-barang lainnya sama seperti pertumbuhan penduduk.
Baca Selanjutnya